Kabupaten Bantaeng

Sejarah Penetapan Hari Jadi Bantaeng

Hari kelahiran Bantaeng adalah merupakan momentum sejarah yang memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar, oleh karena itu maka penentuan hari Jadi Bantaeng harus dilakukan sejarah arif dan bijaksanas serta mempertimbangkan berbagai hal dan dimensi, antara lain dengan mempergunakan berbagai pendekatan dan penelitian yang seksama, seperti seminar , diskusi-diskusi ilmiah dan observasi terhadap data lontara, penelitian situs sejarah dan melalui penelitian dokumen-dokumen yang ada.

Apabila dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Namun, pemberlakuasn Undang-Undangf Nomor 29 tahun 1959, bukanlah menunjukkan keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas Afdeling pada Zama Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai pusat pemerintahan formal. Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.

Dengan status "Buttatoa", maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan kekuasaan kewilayah timur edan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang berjudul Negara Kertagama.

Dengan demikian, maka hari jadi Bantaeng, selain bermakna historis juga bermakna simbolik yang menggambarkan nilai budaya dan kebesaran Bantaeng dimasa lalu dengan adat istiadatnya yang khas.

Tanggal 7 (Tujuh) menunjukkan simbol Balla Tujua di Onto, dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu : Kare Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.

Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasngan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotiseme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran.

Bulan 12 (dua belas),menunjukkan sistim Hadat 12 atau semacam DPRD sekarang, yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala Kampung) sebagai anggotanya, yang secara demokratis mennetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.

Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1293. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu.

Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehiongga dijuluki Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah).

selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan (1279-1368).

Dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah,sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.

Uraian sejarah

MASA KERAJAAN

Pada masa Kerajaan Bantaeng rakyat dipimpin oleh seorang Raja dengan gelar Karaeng, yang mana pada saat itu memiliki kekuasaan yang sangat besar di daerah ini, ada beberapa karaeang yang pernah memerintah di daerah ini yaitu :

    Bantayan pada awalnya sebagai Kerajaan yakni tahun 1254 - 1293 yang mana diperintah oleh Mula Tau yang bergelar To Toa yang memimpin Kerajaan Bantaeng yang terdiri dari 7 Kawasan yang masing diantaranya dipimpin oleh Karaeng, yaitu Kare Onto, Kare Bissampole, Kare Sinoa, Kare Gantarang Keke, Kare Mamampang, Kare Katampang dan Kare Lawi-Lawi, yang semua Kare tersebut dikenal dengan nama “Tau Tujua”

Sesudah Mula Tau, maka Raja kedua yang memerintah yaitu Raja Massaniaga pada tahun 1293.

    Pada tahun 1293 - 1332 dipimpin oleh To Manurung atau yang bergelar Karaeng Loeya.

    Tahun 1332 - 1362 dipimpin oleh Massaniaga Maratung.

    Tahun 1368 - 1397 dipimpin oleh Maradiya.

    Tahun 1397 - 1425 dipimpin oleh Massanigaya.

    Tahun 1425 - 1453 dipimpin oleh I Janggong yang bergelar Karaeng Loeya.

    Tahun 1453 - 1482 dipimpin oleh Massaniga Karaeng Bangsa Niaga.

    Tahun 1482 - 1509 dipimpin oleh Daengta Karaeng Putu Dala atau disebut Punta Dolangang.

    Tahun 1509 - 1532 dipimpin oleh Daengta Karaeng Pueya.

    Tahun 1532 - 1560 dipimpin oleh Daengta Karaeng Dewata.

    Tahun 1560 - 1576 dipimpin oleh I Buce Karaeng Bondeng Tuni Tambanga.

    Tahun 1576 - 1590 dipimpin oleh I Marawang Karaeng Barrang Tumaparisika Bokona.

    Tahun 1590 - 1620 dipimpin oleh Massakirang Daeng Mamangung Karaeng Majjombea Matinroa ri Jalanjang Latenri Rua.

    Tahun 1620 - 1652 dipimpin oleh Daengta Karaeng Bonang yang bergelar Karaeng Loeya.

    Tahun 1652 - 1670 dipimpin oleh Daengta Karaeng Baso To Ilanga ri Tamallangnge.

    Tahun 1670 - 1672 dipimpin oleh Mangkawani Daeng Talele.

    Tahun 1672 - 1687 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Baso ( kedua kalinya ).

    Tahun 1687 - 1724 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Ngalle.

    Tahun 1724 - 1756 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Manangkasi.

    Tahun 1756 - 1787 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Loka.

    Tahun 1787 - 1825 dipimpin oleh Ibagala Daeng Mangnguluang Tunijalloka ri Kajang.

    Tahun 1825 - 1826 dipimpin oleh La Tjalleng To Mangnguliling Karaeng Tallu Dongkonga ri Bantaeng yang bergelar Karaeng Loeya ri Lembang.

    Tahun 1826 - 1830 dipimpin oleh Daeng To Nace ( Janda Permaisuri, Kr. Bagala Dg. Mangnguluang Tunijalloka ri Kajang ).

    Tahun 1830 - 1850 dipimpin oleh Mappaumba Daeng To Magassing.

    Tahun 1850 - 1860 dipimpin oleh Daeng To Pasaurang.

    Tahun 1860 - 1866 dipimpin oleh Karaeng Basunu.

    Tahun 1866 - 1877 dipimpin oleh Karaeng Butung.

    Tahun 1877 - 1913 dipimpin oleh Karaeng Panawang.

    Tahun 1913 - 1933 dipimpin oleh Karaeng Pawiloi.

    Tahun 1933 - 1939 dipimpin oleh Karaeng Mangkala.

    Tahun 1939 - 1945 dipimpin oleh Karaeng Andi Mannapiang.

    Tahun 1945 - 1950 dipimpin oleh Karaeng Pawiloi (kedua kalinya).

    Tahun 1950 - 1952 dipimpin oleh Karaeng Andi Mannapiang (kedua kalinya).

    Tahun 1952 - Karaeng Massoelle ( sebagai pelaksana tugas ).

Pemerintah Masa Kerajaan ini berlangsung sejak abad XII dan berakhir pada masa sesudah kemerdekaan, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kerajaan itu berlangsung pula birokrasi pemerintahan Hindia Belanda secara bersama-sama .

MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Pemerintahan birokrasi secara resmi dimulai ketika Pemerintahan Hindia BElanda sejak tanggal 14 November 1737 menempatkan basis pemerintahan dengan status Afdeeling yang membawahi beberapa wilayah Onder Afdeeling yang berpusat di Bantaeng, dengan pejabat pementahannya dsebut Residen Gezaghebber yang setingkat dengan Bupati sekarang ini.

Pusat Pemerintahan diwilayah selatan ini sangat strategis sebagai pusat niaga, dimana Bhontain memiliki bandar pelabuah yang maju sejak Kerajaan Singosari dan Majapahit dimasa lalu dan bekas Kantor Residen Kepala Afdeeling Bonthain masih dapat dilihat Markas KODIM 1410 sekarang dan Kantor Pemerintahan Negara ( KPN ) sebagai Onder Afdeeling Bonthain digunakan Kantor Polsek Bantaeng saat ini.

Sejak tahun 1727 hingga tahun 1941 tercatat 90 kali pergantian pejabat pemerintahan denga Residen pertama bernama Camerling seorang Belanda yang ditugaskan oleh Belanda sebgai pejabat pemerintahan di dua daerah, yakni Bhontain dan Bulukumba. Kemudian sejak tahun 1893 keresidenan diperluas dengan bergabungnya daerah Binamu ( Jeneponto ), dan selanjutnya sejak tahun 1910 Afdeling Bonthain ketika Jepang menguasaiAsia dan menjajah Indonesia pada tahun 1942, maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda

MASA PEMERINTAHAN JEPANG

Ketika Belanda menyedah kepada Jepang pada tahun 1942, pemerintahan Jepang menguasai Bantaeng hingga tahun 1945 pusat pemerintahan ada di Makassar denga pejabat pemerintahan Jepang bernama Yamashita, yang meliputi seluruh daerah bagian selatan termasuk Bantaeng.

Dalam masa pemerintahan Jepang, banyak pejuang didaerah ini ikut serta bersatu padu dengan pejuang didaerah lain utnuk mewujudkan kemerdekaan Bangsa terutama menghadapi kekejaman penjajah Jepang di Indonesia.

MASA PEMERINTAHAN NIT DAN RIS

Pada saat pemerintahan peralihan , khususnya setelah berdirinya Negara Indonesi Timur dan Republik Indonesia Serikat, maka disusunlah pemerintahan baru dengan putera -putera Indonesia asli sebagai pejabat. Untuk pertama kalinya di daerah ini , seorang pejabat pribumi memimpin pemerintahan dengan jabatan Boofd Beestutrs Hoofd, yakni :

Abdurrachman Daeng Mamangung pada tahun 1949 - 1950

Mohammad Ali tahun 1950

Andi Sultan Daeng Radja tahun 1950 - 1951, yang kemudian menjabat kepala Afdeeling dengan tetap membawahi Onder Afdeeling Bonthain, Bulukumba dan Selayar.

Abdul Latief Daeng Massiki kemudian menggantikan sementara tahun 1951, ketika Andi Sultan Daeng Radja harus berangkat ke Jakarta sebagai salah seorang wakil Sulawesi ketika menyatakan tekad dan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dan mnunjuk Dr. Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi .

MASA TERBENTUKNA KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959

Berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi , maka status Bonthain sebagai daerah Afdeeling berakhir dan selanjutnya menjadi Kabupaten Daerah Tingkat I Bonthain. Pada tahun itu juga, maka nama Bonthain berubah menjadi Bantaeng dengan alas an nama itu tidak sesuai dengan alasan kemerdekaan , karena nama Bonthain berbau ciptaan Belanda.

Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama ditunjuk adalah sebagai berikut :

1. A. Rivai Bulu yang dilantik pada tanggal 1 Februari 1960 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 1965

2. Aru Saleh tahun 1965 sampai tahun 1966 menjabat Kepala Daerah sementara.

3. Haji. Solthan tahun 1966 sampai tahun 1971 berdasarkan hasil pemilihan secara Demokratisyang pertama kali dilaksanakan didaerah ini melalui DPR, Haji Solthan kemudian memasuki masa jabatan kedua tahun 1971 sampai tahun 1978

4. Drs. Haji Darwis Wahab selanjutnya terpilih menjadi Bupati Kepala Daerah tahun 1978 sampai tahun 1982 dan dilanjutkan pda masa jabatan kedua tahun 1982 sampai tahun 1988.

5. Drs. H. Malingkai Maknun menjabat Bupati KEpala Darah tahun 1988 sampai tahun 1993.

6. Drs. HM. Said Saggaf, M.Si. tahun 1993 sampai tahun 1998.

7. Drs. H. Asikin Solthan. M.Si. tahun 1998 sampai tahun 2003, dilanjut masa jabatan kedua kalinya Tahun 2003 sampai tahun 2008. Perlu diketahui bahwa Drs. H. Azikin Sulthan . M.Si. adalah sebagai Bupati Kepala Daerah pertama pada era reformasi hingga memauki berlakunya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merubah status sebagai daerah Otonomi.

Maka pada tangga 25 Juni 208 terjadi sejarah baru di daerah Bantaeng yakni diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimana dilaksankan pemilihan Pemimin Pemerintahan oleh Rakyat tanpa terwakili DPRD maka pada saat tula hanya empat pasangan putra terbaik di ilih rakyat yang diusung oleh sejumlah partai yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat telah menempatkan yakni :

1 Drs. H. Syahan Solthan, M.Si.

2 DR. Ir. HM. Nurdin Abduah, M.Agr.

3 Ir. H. Arfandi Idris, S.H

4 H. Ibrahim Solthan, S.Sos.

Namun dalam elaksanaan Pesta Demikrasi Rakyat Banaeng yang ditentukan 127 ribu suara rakyat dengan tingkat ersentasi sebesar 46 persen, maka dengan secara otomatis DR. Ir. HM. Nurdin Abdulla, M.Agr. adaah terpilih sebagai pemimpin Bantaeng periode 2008 sampai tahun 2013

Bantaeng terletak 125 Km kearah selatan dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya mencapai 395,83 Km2, dengan jumlah penduduk 170.057 jiwa (2006) dengan rincian Laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.

Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ±39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Hektar dan hutan lindung 2.773 hektar. secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Hektar (2006).

Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Industri-industri yang berkembang antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.

Pariwisata

Sektor lain yang perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, sepeti permandian alam Bissappu. Juga dipeliharanya peningalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat.

Kabupaten Bantaeng terus berpacu dengan daerah lainnya dengan mengembangkan penataan kota melaui pembuatan taman, drainase, lampu jalan, dan lain-lain

Sumber: http://www.bantaengkab.go.id/